MILZERU – Rapat konsultasi yang dilakukan secara daring (online) antara Ketua Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, disepakati bahwa ujian nasional (UN) 2020 untuk SD, SMP, dan SMA ditiadakan.

Langkah itu diambil dikarenakan semakin merebaknya penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan para siswa agar dapat mengikuti ujian dalam satu tempat. 

DPR dan Pemerintah Sepakat UN 2020 Ditiadakan, Ada Dua Opsi Penentu Kelulusan

“Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19, sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam siaran pers Senin (23/3/2020).

Meski UN 2020 ditiadakan, diketahui pemerintah sedang berusaha mengkaji sejumlah opsi sebagai penggantinya. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan dua opsi yang akan menjadi penentuan kelulusan siswa. 

Adapun pilihan pertama yaitu pemerintah akan melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Namun, pilihan tersebut hanya akan dilakukan jika pihak sekolah mampu menjalankan secara daring (online). Apabila pihak sekolah tidak mampu menjalankan pilihan pertama, maka opsi kedua menjadi penentu kelulusan para siswa.  

DPR dan Pemerintah Sepakat UN 2020 Ditiadakan, Ada Dua Opsi Penentu Kelulusan

"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," tutur Syaiful dalam memberikan keterangan pada awak media di Jakarta, Selasa, (24/03/20).

Sedangkan itu, untuk pilihan kedua yaitu Pemerintah akan meminta pihak sekolah menimbang kelulusan siswa-siswi berdasarkan nilai kumulatif rapor selama siswa belajar disekolah.

Penentuan kelulusan ini dipertimbangkan selama masa proses belajar siswa-siswi, untuk tingkat SMA dan SMP dapat dipertimbangkan kelulusan siswa-siswi berdasarkan penilaian kumulatif selama tiga tahun belajar. Sedangkan untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan berdasarkan penilaian kumulatif selama proses belajar enam. 

DPR dan Pemerintah Sepakat UN 2020 Ditiadakan, Ada Dua Opsi Penentu Kelulusan

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” tambahnya sekaligus mengakhir keterangan kepada media pers. 

bukan hanya itu, bersamaan tersiarnya berita mengenai  UN yang akan ditiadakan memancing berbagai spekulatif berbagai kalangan masyarakat baik pro maupun kontra, salah satunya netizen di media sosial yang memberikan beragam macam argumen terkait hal tersebut.