MILZERU – Menjelang bulan Ramadhan himbauan larangan untuk mudik lebaran 2020 telah terdengar di tengah masyarakat. Larangan mudik lebaran 2020 telah mengundang banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat, padahal hal ini bertujuan guna memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi diseluruh penjuru dunia. 

Resmi Dilarang! Mudik 2020 Ditiadakan & Transportasi Dilarang Keluar Zona Merah

Pernyataan ‘Larangan Mudik 2020’ untuk seluruh masyarakat Indonesia secara resmi dikonfirmasi langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas yang diadakan hari ini, Selasa (21/04/20).

"Mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi membuka rapat di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

Sebelumnya, Jokowi menyatakan larangan mudik Lebaran hari Raya Idul Fitri 1441 H hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), Pegai BUMN, dan TNI-Polri. Namun melihat data statistik masyarakat yang terinfeksi Covid-19 semakin meningkat, akhirnya Presiden Jokowi memperluaskan himbauan keputusan tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia demi menekan penyebaran virus yang semakin meluas.

"Oleh sebab itu, saya minta persiapan yang berkaitan dengan itu mulai disiapkan," tambahnya.

Selain itu, Jokowi juga nembahkan paparan berupa data berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Dari pemaparan data itu, Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

Selain itu, Pemerintah juga mengharapkan agar transportasi umum dan pribadi tidak keluar dari zona merah. Maka dari itu, pihak pemerintah tengah menyiapkan skema dan aturan untuk pelaksanaan pembatasan lalu lintas. 

Resmi Dilarang! Mudik 2020 Ditiadakan & Transportasi Dilarang Keluar Zona Merah

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi tarkait pihaknya yang sedang menyiapkan skema dan aturan pelaksanaan larangan tersebut.

“Kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah,” kata Budi dalam keterangan tertulis kepada media pers.

Budi menegaskan pihaknya tidak akan menutup akses jalan antar wilayah, sebab pemerintah tidak melarang transportasi yang mengangkut barang dan logistik untuk beroperasi ditengah pandemi Covid-19.

"Skenario yang disiapkan jika mudik dilarang adalah berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan," ujar Budi.

“Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” lanjutnya.

Bagi masyarakat yang tetap nekata untuk mudik, pihak Kementerian Perhubungan sudah memiliki sanksi terkait hal tersebut. Sanksi tersebut bisa diterapkan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik,” ucapnya.