MILZERU – Apa itu RUU PKS? RUU PKS yakni menuntut Negara menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait.

RUU PKS sejatinya merupakan payung hukum untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual di negara ini.

Masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 akan berakhir dalam hitungan hari. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tak juga disahkan meskipun pembahasannya sudah memakan waktu lima tahun.
 

Berbeda dengan pengesahan UU Pemberantasan Korupsi, Anggota DPR yang biasanya memakan waktu lama untuk mengesahkan UU kini kiat dan sangat cepat untuk berhasil menetapkan UU tersebut. Hanya dalam waktu kurang dari 20 hari kerja.

Banyak pro dan kotra dalam penetapan RUU PKS ini. Dihubungi seusai rapat, Marwan menjelaskan, kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu.

Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan. Usulan ini sontak mendapat kritik dari berbagai pihak.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyesalkan sikap Komisi VIII tersebut. Menurut Fuad, DPR tidak memiliki komitmen politik yang cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum bagi korban-korban kekerasan seksual.

https://www.antvklik.com/headline/ramai-tarik-ulur-ruu-pks-ini-petisi-petisi-lawan-kekerasan-seksual